Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "DPR/parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi;

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

KEANGGOTAAN BPD DESA SOCOREJO

1. KETUA               : SITI FATIMAH
2. SEKRETARIS    : FUJI LISTYORINI
3. BENDAHARA    : ROKHIM
4. ANGGOTA         : WIDODO
5. ANGGOTA         : MOH JAHUDI SETIAWAN
6. ANGGOTA         : MOH. NURUL HUDA
7. ANGGOTA         : SORAYA RAFIKA